Sabtu, 22 Februari 2014

Peringati 20 Februari Sebagai Hari Perlawanan Terhadap Kekerasan

Judul Asli: Bersama Wujudkan Keadilan
Terbit: Haluan, 20 Februari 2014
Oleh: Ashabul Fadhli
Women’s Crisis Center Nurani Perempuan Padang.

Keadian sosial merupakan prinsip dasar terwujudnya pembangunan nasional yang diraih melalui penghargaan penuh terhadap hak dan martabat manusia. Keadilan sejatinya memiliki pengaruh yang kuat dalam menghasilkan kebaikan dan kebenaran atas suatu tindakan. 

Tidak ada keadilan yang terpisah dari tuntutan kemanfaatan. Begitu juga dengan tuntutan sosial. Hidup berdampingan secara adil dan damai. Sikap toleransi dengan mengembangkan budi pekerti luhur yang mencerminkan suasana kekeluargaan dan semangat gotong-royong. Sejalan dengan misi penting yang ditorehkan oleh para founding father melalui rumusan dasar Negara Indonesia. Sila kelima yang berisi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah refleksi dan komitmen Negara untuk menjamin keadilan sosial atas hak dan prinsip fundamental bagi setiap warga negaranya.

Berkenaan dengan itu, bertepatan pada tanggal 20 Februari, diperingati sebagai hari keadilan sosial dunia atau disebut juga dengan hari perlawanan terhadap kekerasan. Setiap tahunnya, resolusi ini dikumandangkan sebagai upaya bersama agar setiap manusia dihargai dan punya hak penuh atas diri. Meskipun ide ini tidak lahir dari rahim dan dialektika putra bangsa, namun secara substansial ide dan semangatnya menunjukkan geliat yang sama dengan persoalan bangsa dewasa ini.

Tingginya angka distabilitas sosial berupa penelantaran dan perlakuan deskriminatif seakan memberikan pesan bahwa perlawanan terhadap kekerasan menjadi sangat penting untuk dibicarakan. Lebih lagi, dalam aspek penanganan persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jaminan perlindungan sosial bagi banyak korban kekerasan serta upaya pencegahan bagi pelaku kekerasan cendrung terabaikan.

Lambatnya penanganan ke arah litigasi menyebabkan korban merasa semakin tertekan dan mengalami goncangan. Penanganan yang bersifat pendampingan secara non litigasi sedikitnya memberikan kekuatan psikologis dalam membangun rasa percaya diri korban kekerasan. Karena itu, kesenjangan ini idealnya mesti tidak semata dipandang sebagai pesoalan individual, tapi diarahkan ke jenjang struktural. Pemecahannya juga dilakukan secara struktural dengan menjalin kerja sama dalam memperkuat lembaga, institusi, ormas yang berafiliasi pada akses perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Pelibatan laki-laki
Melihat tingginya angka kekerasan yang kebanyakan dilakukan oleh laki-laki sebagai pelaku kekerasan dalam wilayah publik maupun domestik (rumah tangga), tumbuh kesadaran bahwa, keikutsertaan laki-laki dalam mengkampanyekan budaya nir-kekerasan adalah penting. Tujuan dari penerapan keadilan sosial jelas tidak ditujukan untuk membentur pada persoalan suku dan jenis kelamin. Asumsinya, peran laki-laki untuk menekan dan melakukan perlawanan terhadap kekerasan akan sangat progresif.

Pelibatan laki-laki memiliki tujuan untuk mempercepat upaya penghapusan KDRT. Dalam kacamata sosial hal ini dikenal dengan dimensi pedagois, yaitu sebuah proses yang berupaya untuk melibatkan seseorang secara penuh dalam rangka mengenali dan mengembangkan potensi diri berdasarkan nilai-nilai yang dianut. Cara ini menghendaki tercapainya pribadi yang utuh dan terintegrasi secara interpersonal.

Dalam budaya patriarkhi, laki-laki selalu disandingkan dengan nilai-nilai dan konsep diri yang superior nan dominan. Dalam ranah pekerjaan misalnya, pembagian tugas ekonomi-sosial antara laki-laki dan perempuan ternyata turut mendatangkan persoalan. Laki-laki yang bekerja di luar rumah (public) rupanya lebih dihargai ketimbang perempuan yang bekerja dirumah (domestic), meski dengan beban pekerjaan yang berat dan tak ada habisnya.

Penyebabnya, laki-laki dinasabkan menguasai struktur sosial dan budaya. Melalui garis keturunan, trah, kesukuan dan status sosial, laki-laki didorong untuk membangun nilai dan norma yang mengatur yang kemudian menghasilkan kesepakatan bersama tanpa pelibatan suara perempuan yang berimbang. Akibatnya kondisi ini menghadirkan suasana baru berupa ketidak adilan gender yang semakin kusut. Fenomena tersebut semakin menegaskan bahwa kekerasan dalam relasi suami istri lebih banyak dialami oleh perempuan tinimbang laki-laki. Walaupun dalam beberapa kasus ditemui laki-laki menjadi korban, namun persentasinya sangat minim.

Di Negara maju seperti Australia dan Amerika Serikat, konseling atau yang lazim disebut sebagai upaya membina atau mengarahkan sudah banyak dikembangkan. Bahkan telah memasuki wilayah formal yang menjadi bagian dalam lembaga peradilan. Berbeda dengan Indonesia, inisiasi untuk konseling laki-laki (male counseling) pelaku kekerasan baru dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintahan saja. Saat ini sudah berada pada tahap adopsi dan pengembangan.

Melalui konseling, laki-laki diajak untuk mengenal diri, membiasakan sharing dan memahami posisinya ketika berhadapan dengan perempuan, terutama kepada pasangan. Dilakukannya konseling bukan sekedar untuk perbaikan hubungan pada masa konflik atau pasca thalaq raj’i, namun lebih kepada upaya perubahan prilaku bagi pelaku kekerasan. Hal ini senada dengan isi UU-PKDRT pasal 40 tentang ketentuan pidana bagi pelaku KDRT yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: a) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu dari pelaku; b) penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu”.

Dalam konteks ini, cara pandang laki-laki mulai diarahkan ke hal yang lebih positif melalui pembelajaran berkomunikasi yang baik secara sukarela (voluntary); Menjadi ayah yang dekat dengan anak dan suami yang penuh cinta kasih dengan istri, serta kemampuan untuk melakukan komunikasi asertif dan mengelola amarah.

Karena itu, bagi pelaku atau bukan, hal yang paling esensial bagaimana menghadirkan situasi dan kondisi optimal untuk mencapai kehidupan yang manusiawi. Dorongan berupa kesengajaan dan kesadaran/niat untuk beritikad baik menjadi pintu keberaturan diri berdasarkan acuan nilai moral. Seseorang yang memiliki keberaturan diri berdasarkan nilai agama, budaya, hukum dan pandangan hidup (philosophy) yang baik akan bermakna bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut menuntun seseorang senantiasa mengindahkan hubungan dengan Tuhan, lingkungan dan sesama manusia.

Bagaimanapun, pencapaian untuk menghapuskan kekerasan akan terasa sumbang apabila intervensi hanya difokuskan pada perempuan semata. Laki-laki perlu diajak dan dilibatkan secara kolektif dalam intervensi berbasis gender; menangani, merubah sikap dan keyakinan mengenai ruang lingkup kekerasan, tanpa menggeser hak dan prinsip fundamental yang melekat pada pribadi masing-masing.

Mengutip dari apa yang dituliskan John Locke, tidaklah secara absolout manusia menyerahkan hak-hak individunya, sebab yang diserahkan hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian Negara semata, sedangkan sisanya haruslah tetap berada pada diri masing-masing individu. Sebaliknya, jika masih merasa enggan, jelas bahwa keadilan hanya milik fatamorgana. (..)


Senin, 10 Februari 2014

Caleg Perempuan Harus Unjuk Gigi



KABA NURANI, Caleg perempuan saat ini banyak sebagian kalangan menilai hanya sebagai pelengkap adminstrasi saja. Caleg perempuan semestinya harus menunjukkan diri bahwa memiliki kemampuan sebagaimana seorang wakil rakyat. Forum Nurani Perempuan bekerja sama dengan berbagai lembaga menggelar dialog antar caleg perempuan bersama masyarakat.

Dialog strategis ini sendiri bertemakan “Caleg perempuan tanpa korupsi, anti kekerasan, anti diskriminasi serta memperjuangkan kesetaraan dan keadilan”. Terkait tema ini, salah seorang Caleg PKS bernama Elva Zuleni, mengakui bahwa perjuangan seorang caleg perempuan untuk perempuan sangat perlu.

Pengamat politik dari Universitas Andalas Charles Simabura berkomentar tentang caleg perempuan di Sumatera Barat, “Memperkenalkan diri dan ikut terlibat dalam berbagai diskusi harus dilakukan. Karena zamannya sekarang, merupakan tantangan bagi caleg perempuan, jika tidak ingin hanya dijadikan pemenuhan kuota 30 persen saja,” kata Charles, Sabtu (1/2) usai menghadiri kegiatan dialog strategis yang diadakan oleh Nurani Perempuan Women Crisis Center di auditorium Adityawarman.

Dirinya mencontohkan diskriminasi yang terjadi di bidang pendidikan, baik itu kepada orang yang dianggap kurang mampu atau kepada perempuan sendiri.
“Karena tidak ada biaya, orang tua meminta anaknya tidak sekolah dulu. Menurutnya biaya sekolah terlalu mahal. Dan tak jarang di masyarakat kita, perempuan lah yang dikorban untuk tidak melanjutkan pendidikan. Sementara laki-laki diusahakan agar pendidikannya tetap berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Nurani Peremuan Women Crisis Center Yefri Heriani mengatakan, kegiatan dialog ini bertujuan utnuk meningkatkan kapasitas seorang caleg perempuan agar dikenal oleh masyarakat. Hal ini juga untuk mencegah transaksi politik negatif yang seringkali terjadi di tengah masyarakat.
“Ini bisa disebut  kursus bagi caleg perempuan. Mereka bisa memperkenalkan diri dan latar belakangnya kepada calon pemilih. Kita pertemukan mereka. Kami sendiri menyadari caleg perempuan, selama ini hanya diperlukan untuk pemenuhan kuota,” ucap Yefri.

Tidak hanya itu, Yefri juga menilai, caleg perempuan pun tidak jarang terlibat dalam transaksi politik yang negatif. Kemudian, caleg perempuan pun lebih sering tampil karena kekuatan kapital mereka dan sosial kapitalnya. Menurut Yefri, ini perlu diperbaiki untuk 250 caleg perempuan yang siap berlaga di 9 April mendatang.

Dialog yang mempertemukan antara caleg perempuan dan pemilihnya ini dilaksanakan di lima daerah di Sumatera Barat. Setelah digelar di Padang, mendatangkan sekitar 40 orang caleg perempuan, akan dilanjutkan pada Kabupaten Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Limapuluh Kota. (Huda Putra-Kabar Padang)

Sabtu, 18 Januari 2014

Nurani Tangani 86 Kasus Kekerasan Perempuan


Terhitung sejak Januari hingga Desember 2013, Nurani perempuan, Women Crisis Center (WCC) Sumbar tangani sebanyak 86 kasus tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan dan anak. Dua diantaranya sudah diputuskan oleh pengadilan negeri Padang, sisa nya masih dalam proses penyelesaian.

Dikatakan Yefri Herian, Ketua WCC Nurani Perempuan Sumbar, dari total kasus yang kita tangani, tindak kekerasan atau pelecehan seksual berada dirangking tertingggi dengan angka 38 kasus, diikuti kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 34 kasus, kriminalisasi perempuan 4, penganiayaan oleh suami 4, perdagangan perempuan 4 dan penganiayaan oleh mantan suami sebanyak 2 kasus.

"Dari data tersebut membuktikan bahwasanya di Sumbar, kelakuan atau tindakan yang mendzalimi hak perempuan masih tinggi, ini akibat dikalangan masyarakat, khususnya laki-laki masih minim pengetahuan tentang hak perlindungan anak dan kaum perempuan," ujarnya, selasa (31/12)

Ditambahkan Yefri, total kasus tersebut kita dapati baik dari masyarakat yang menghubungi langsung sekretariat WCC atau kasus yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, WCC Sumbar sebagai salah satu lembaga yang menangani tentang hak kaum perempuan dan anak akan terus memantau, mengikuti bahkan ikut andil dalam menyelesaikan dan memperjuangkan hak perempuan.

Sedangkan untuk kendala dilapangan yang kita hadapi selama ini antara lain, tingkat kesadaran masyarakat tentang isu kekerasan dan pelecehan seksual masih lemah, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan. Tingkat pengadaan layanan dari pihak kepolisian dan rumah sakit yang masih kurang baik, seperti contoh, di kepolisian masih kita temui aparat yang melakukan penyelidikan meminta kepada korban untuk mencari saksi, padahal untuk urusan saksi kan sudah merupakan kewewenangan dari aparat. Di Rumah sakit misalnya, petugas medis masih banyak menganggap kekerasan yang menimpa kaum perempuan itu merupakan tindak kekerasan biasa dan diperlakukan sama dengan pasien lainnya, sedangkan kasus tindak kekerasan atau pelecehan seksual akan berdampak buruk pada psikologis korban dan ini harus mendapati penanganan serius dan berbeda, karena menyangkut beban mental yang dihadapi," ujarnya,

Walau demikian, ditahun ini kita memberi apresiasi lebih kepada aparat penegak hukum, koordinasi antara WCC Sumbar dengan kepolisian cukup bagus, "Kita diberi akses lebih untuk terus mendampingi korban dan mengetahui informasi yang berkembang atas penanganan kasus yang ada," imbuhnya.

Untuk kedepan sangat diharapkan kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap para anak dan kaum perempuan, bagaimanapun mereka juga memiliki hak untuk tetap dilindungi dan dilayani dengan baik," tutup Yefri. (Andri, Novi-Padang Today)

Ed. Fadhli

Stop Kekerasan Terhadap Perempuan Disabilitas



KABA NURANI. Ketua WCC Nurani Perempuan, Yefri Heriani mengungkapkan sudah saatnya wanita disabilitas mendapatkan hak-hak yang sama seperti warga negara lainnya. “Stop kekerasan terhadap perempaun khususnya perempuan Mereka seharusnya dilindungi bukan malah dilecehkan,” kata Yefrida ketika Sosialiasasi perlindungan hukum bagi wanita disablitas di Kantor DPC Himpunan Wanita Disabilitas Kota Padang, Senin, (2/1).

Data dari Kasus Kekerasan Seksual Sepanjang tahun 2013 ini antaralain, ada 88 kasus yang dilaporkan ke Nurani Perempuan. Laporan tersebut natara lain perkosaan 25, gang rape 1 , percobaan perkosaan 1, perkawinan paksa siri 3 , kehamilan yang tidak diinginkan 4 dan kekerasan dalam berpacaran 2 total kasus 39 . Kasus kekerasan terhadap istri kekerasan fisik 15 , kekerasan psikologis 5, penelantaran 11 dan kekerasan seksial 4 kasus. Selain itu jenis kekerasan lainnya human trafficking 4, kriminalisasi perempauan, penganiayaan oleh mantan suami 2 dan kekerasan yang berbasir gender 4.

Dari 88 kasus tersebut 29 kasus melaporkan kasusnya ke kepolisiaan, 11 kasus diantaranya sudah sampai di Pengadilanan. 7 kasus menjalani proses di pengadilan agama, 1 melaporkan kasusnya ke ombudsman, 3 kasus menjalani proses komunal, dimana pelakunya mendapatkan sanksi adat.

Menurutnya, Upaya untuk mencari keadilan dalam pemenuhan hak-hak perempuan kekerasan, tampak ada perubahan dengan adanya peningkatan jumlah pelaporan ke kepolisian. Ini merupakan kemajuan yang perlu diperhatikan. Upaya untuk mendorong memecah kebisuan (break the silence) yang selama ini dilakukan dengan jalan pendidikan masyarakat dan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan mulai merubah cara pandang . Upaya-upaya ini merupakan keberhasilan berbagai media yang terlibat dalam melakukan pendidikan masyarakat untuk isu-isu anti kekerasan terhadap perempuan.

Lebih jauh ia menjelaskan proses mendapatkan keadilan bagi tidaklah proses yang mudah. Berbagai tantangan masih dihadapi dari waktu ke waktu. Tindakan dan pernyataan menyalahkan masih sering terucap oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas menangani . Pemberitaan media masih sering juga ditemukan kurang sensitive terhadap , karena acap informasi untuk berita hanya diambil dari catatan laporan polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Aparat penegak hukum masih menolak laporan karena dianggap kurang bukti dan saksi. Upaya mediasi untuk berdamai dalam beberapa kasus (termasuk kasus perkosaan) juga masih dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tindakan aparat penegak hukum tersebut menjadi tantangan dalam proses untuk mendapatkan keadilan yang merupakan bagian penting dalam proses pemulihannya.

Ke depan untuk mendukung proses pemulihan, Menurutnya seyogyanya aparat penegak hukum member info proses yang akan dilalui oleh pelapor sehingga pelapor memiliki pemahaman yang baik tentang proses hukum yang akan mereka lalui. “Ini merupakan pendidikan hukum yang harus dilakukan aparat penegak hukum kepada masyarakat. Menjalankan tanggungjawab, tanpa membebankannya kepada pelapor dengan alasan apapun. Hal ini terkait dengan pencarian bukti dan menghadirkan saksi atas kasus yang dilaporkan. Dan Meningkatkan kenyamanan pelapor dalam menjalani proses hokum,” katanya

Untuk itu, pemerintah harus memastikan anggaran yang jelas untuk Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam melayani berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya kasus kekerasan seksual yang dari waktu ke waktu semakin meningkat laporan kasusnya. Pembiayaan berbagai proses yang harus dilalui , termasuk visum dan biaya untuk mendapatkan bukti pendukung lain dan saksi. Menyediakan fasilitas guna memberikan keamanan dan kenyamanan bagi perempuan kekerasan.

Yefrida mengatakan bahwa, mengingat urgenya pemberian perlindungan terhadap korban perdagangan orang permpuan dan anak korban tindak kekerasan, hendaknya untuk rancangan peraturan tersebut mendapat prioritas dalam program legislasi daerah di Provinsi Sumbar tahun 2014. (008-Minangkabaunews)

Ed. Fadhli

Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi



KABA NURANI. Lembaga Womens Crisis Centre (WCC) Nurani Perempuan mencatat, sepanjang Tahun 2013 sebanyak 88 kasus kekerasan menimpa perempuan. Terdiri dari kekerasan seksual 39 kasus, kekerasan dalam rumah tangga 35 kasus, dan kekerasan lainnya 14 kasus.

Direktur Lembaga WCC Nurani Perempuan Yefri Heriani mengatakan, kasus di atas itu merupakan kasus yang terjadi sepanjang Tahun 2013 yang ditangani WWC.

“Bisa saja kasus jumlahnya lebih dan melapornya ke lembaga lain yang terkait perempuan dan anak,” katanya, di Sekretariat WWC, di Jalan Anggrek, Flamboyan, Padang, Rabu (8/1/2014).

Selain kasus tersebut, kasus yang paling banyak dialami perempuan adalah pemerkosaan. Kasus ini dibagi dalam tujuh bagian, terdiri kasus perkosaan sebanyak 25 kasus, gan rape (perkosaan ramai-ramai) satu kasus, percobaan perkosaan satu kasus, dan perkawinan paksa secara siri tiga kasus.

Selain itu, pelecehan seksual tiga kasus, kehamilan yang tidak diinginkan empat kasus, dan kekerasan dalam berpacaran dua kasus. Dari 88 kasus tersebut, 29 korban melaporkan kasusnya ke kepolisian, dan 11 kasus di antaranya sudah sampai di pengadilan.

Dari jumlah itu, tujuh korban menjalani persidangan di Pengadilan Agama, satu korban melaporkan kasus ke Ombudsman, tiga korban menjalani proses komunal, di mana pelakunya mendapatkan sanksi adat.

“Kalau melihat perkembangan kasus saat ini, tampaknya sudah meningkat. Terkait jumlah pelaporan ke kepolisian, ini berkat adanya sosialiasi kepada masyarakat untuk sadar hukum,” terangnya.

Namun dalam proses hukum tersebut juga tidak semudah yang dibayangkan, sebab dalam proses hukum masih ada tindakan dan pernyataan menyalahkan korban yang keluar mulut dari aparat penegak hukum selama menangani korban.

“Selain itu kadang pemberitaan media sering juga ditemukan kurang sensitif terhadap korban, karena sering informasi diambil dari catatan laporan kepolisian. Ada juga laporan korban sering ditolak, karena dianggap kurang bukti,” katanya.

Masalah lain yang muncul selama penanganan kasus tersebut, sering ada upaya mediasi untuk berdamai, termasuk kasus perkosaan. Apalagi dilakukan oleh aparat hukum.

“Tindakan aparat hukum tersebut menjadi tantangan dalam proses korban untuk mendapatkan keadilan yang menjadi bagian penting dalam proses pemulihan,” ungkap Yefri.

Seharusnya, aparat penegak hukum menjelaskan proses yang dilalui oleh pelapor atau korban. Kemudian menjalankan kerjanya secara tanggung jawab, tanpa membebankan korban dengan alasan apapun, terkait pencarian bukti dan menghadirkan saksi. “Aparat penegak hukum juga harus memberikan kenyamanan pada korban,” jelasnya.

Pihaknya juga meminta kepada pemerintah agar anggaran untuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam melayani berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya kasus seksual, ditingkatkan.

“Selanjutnya pembiayaan berbagai proses yang harus dilalui korban termasuk visum dan biaya mendapatkan bukti pendukung lain dan saksi. Menyediakan fasilitas keamanan, dan kenyamanan bagi perempuan korban kekerasan,” pungkasnya. (san-Sindonews)

ed. Fadhli